[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caea4c41-62f0-4746-ad7e-89335b0eeb00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021","number","27","year","2021","published_date","2021-06-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 27, BN.2021/No.654, jdih.menpan.go.id : 45 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, \r\nmendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada \r\nmasyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan \r\nmempercepat pencapaian tujuan strategis nasional,\r\nmembutuhkan penambahan aparatur sipil negara;\r\nb. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan\r\naparatur sipil negara khususnya Pegawai Negeri Sipil \r\nsecara nasional dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan \r\numum pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di \r\nInstansi Pemerintah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan \r\nketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor \r\n11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\ntentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 647);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang\r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2021 Nomor 126); \r\n6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Penetapan Kebutuhan PNS: Ketentuan dan Persyaratan Umum; Ketentuan dan Persyaratan Kebutuhan Khusus; Panselnas dan tahapan pengadaan; Pendanaan; Pengawasan dan pelaporan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021. \n Mencabut a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang \r\nKriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan \r\nPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun \r\n2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 \r\nNomor 1403); dan \r\nb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai \r\nAmbang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan \r\nCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1439) \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1403)\n2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1439)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan untuk memperoleh PNS yang memiliki karakteristik pribadi sebagai penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan. Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan khusus. Kebutuhan khusus dialokasikan bagi lulusan terbaik (cumlaude), Diaspora, penyandang disabilitas, serta putra/putri Papua dan Papua Barat (khusus Instansi Pusat). Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan usia, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai PNS/TNI/POLRI/pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai calon PNS/PNS/TNI/POLRI, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Proses pengadaan PNS meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (administrasi, SKD, SKB), pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan, serta pengangkatan menjadi PNS. Seleksi administrasi memverifikasi kesesuaian dokumen, SKD menggunakan sistem CAT untuk menilai kompetensi dasar, dan SKB menilai kompetensi bidang. Hasil integrasi nilai SKD dan SKB menentukan kelulusan akhir.

Panselnas dibentuk untuk menjamin objektivitas pengadaan PNS secara nasional. Pendanaan pengadaan PNS bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pengawasan dilakukan oleh Panselnas dan unit kerja pengawasan internal instansi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143782/permen-pan-rb-no-24-tahun-2019","231a9d2d-c8b5-4355-93a9-0bf2db364e01",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143781/permen-pan-rb-no-23-tahun-2019","45eb6122-2c9c-4c73-9e2b-08300e326789","revoked_by",[108],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Permen PANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294203/permen-panrb-no-6-tahun-2024","74f400ac-5767-4b6a-8499-a5d45d9339b5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[120],{"_97":121,"_99":122,"_36":123},"Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202185/permen-pan-rb-no-52-tahun-2021","930a7c4f-73c5-4b24-8fca-68c6c2789229","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2021

ABOUT

PROCUREMENT OF CIVIL SERVANTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caea4c41-62f0-4746-ad7e-89335b0eeb00","actionData","errors"]