For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker

Also known as: Permendag 34/2020 · Permendag No. 34 Tahun 2020 · Permendag Nomor 34 Tahun 2020

Status:
Inactive
Effective Date:18 Maret 2020Publication Date:31 Maret 2020
Pelayanan KesehatanBadan Usaha & PerdaganganKepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date18 Maret 2020
Publication Date31 Maret 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285)

Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19, namun juga mempertimbangkan terhambatnya ekspor bagi eksportir yang telah memiliki kontrak kerja sama sebelum adanya larangan ekspor.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengecualikan ketentuan larangan ekspor sementara setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Eksportir yang ingin mendapatkan pengecualian harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui sistem INATRADE.

(-)

(-)