[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8fa4da7-0a37-42ed-8b08-72d10d53a806","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986","number","2","year","1986","published_date","1986-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peradilan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1986
Undang-undang (UU) NO. 2, LN. 1986/ No. 20, TLN. NO. 3327, website dpr.go.id : 17 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Peradilan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 1986. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib melalui penegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.\n\nKetentuan substansial dalam undang-undang ini meliputi:\n\n1. **Struktur dan Kedudukan Pengadilan:**\n * Peradilan Umum merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman.\n * Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.\n2. **Pembinaan:**\n * Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.\n3. **Susunan Pengadilan:**\n * Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding.\n4. **Kewenangan Pengadilan:**\n * Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.\n * Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding, serta sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Umum dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50194/uu-no-13-tahun-1965","989420e7-8d36-47c8-afd2-e08b5cd2a57f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794/uu-no-49-tahun-2009","ef7ae419-1571-459f-b66e-3486bdd8f7fc",{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40498/uu-no-8-tahun-2004","5b9c2f3d-89a7-4a31-ad14-d4c21dda4e72","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 1986

ON
GENERAL COURTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that the Republic of Indonesia, as a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, aims to realize a prosperous, safe, peaceful, and orderly life for the nation;
that in realizing this order of life and guaranteeing equality of citizens before the law, efforts are needed to uphold order, justice, truth, and legal certainty that are able to provide protection to the community;
that in the context of the above efforts, the regulation of the structure and authority of the Courts within the General Courts, which has so far been based on Law Number 13 of 1965, is no longer in accordance with the spirit and essence of Law Number 14 of 1970;
that in addition, by Law Number 6 of 1969, Law Number 13 of 1965 has been declared invalid, but the time of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8fa4da7-0a37-42ed-8b08-72d10d53a806","actionData","errors"]