[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c88392fb-d3fe-4147-b664-2d6ed6350e12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-07-03","effective_date","2024-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kompetensi-asn
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 12, BN 2024 (377) : 33 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n a. untuk mendapatkan profil kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi;\r\nb. untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara independen, objektif, valid, reliabel, dan transparan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan penilaiankompetensi;\r\nc. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;\r\n \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26; Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 \n Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang selanjutnya disebut Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki egawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya. \r\nPenilaian Kompetensi diselenggarakan oleh Unpenkom. Penilaian Kompetensi diselenggarakan untuk mengukurKompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.\r\nPenyelenggaraan Penilaian Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan pengusulan, perencanaan penilaian, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan; dan pemanauan dan evaluasi. Penilaian Kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi Pegawai ASN.\r\nSistem Informasi Penilaian Kompetensi merupakan sistem informasi yang memuat paling sedikit pengusulan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan pelaporan Penilaian Kompetensi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024. \n Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021\r\ntentang Uraian Kegiatan, Angka Kredit dan\r\nPenilaiannya, Pengangkatan dan Pemberhentian,\r\ndan Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih\r\nMushaf Al-Qur’an (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 239);\r\n2. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021\r\ntentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional\r\nPenghulu (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 925); dan\r\n3. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022\r\ntentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional\r\nPenyuluh Agama (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 1256), \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 tentang Uraian Kegiatan, Angka Kredit dan Penilaiannya, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239).\n2. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 925).\n3. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1256).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama. Latar belakangnya adalah untuk mendapatkan profil kompetensi ASN yang independen, objektif, valid, reliabel, dan transparan. Tujuan dari penilaian kompetensi ini adalah untuk pengisian dan pemetaan jabatan.

Peraturan ini membentuk Unit Penilaian Kompetensi (Unpenkom) sebagai unit organisasi nonstruktural yang bertanggung jawab kepada JPT madya bidang kesekretariatan. Unpenkom bertugas menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi Pegawai ASN di Kementerian Agama dan dapat juga menyelenggarakan penilaian bagi Pegawai ASN pada Unit Pengguna atau Instansi Pengguna. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi JPT utama dan JPT madya dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Unpenkom memiliki fungsi penyusunan rencana, program, anggaran, serta pelaporan; perencanaan, pengembangan teknik, metode, dan alat ukur; penyiapan dan pengelolaan tim; perancangan sistem informasi; pengelolaan data dan dokumen; penjaminan mutu; pengelolaan sarana dan prasarana; pelaksanaan tindak lanjut kerja sama; dan pelaksanaan dukungan administrasi.

Penilaian kompetensi meliputi kompetensi manajerial dan sosial kultural, yang dilaksanakan oleh Asesor SDM Aparatur dan/atau asesor independen. Unpenkom juga dapat menyelenggarakan penilaian terhadap kompetensi teknis. Komponen penyelenggaraan penilaian kompetensi terdiri atas standar kompetensi jabatan, tim Penilaian Kompetensi, metode dan alat ukur, dan fasilitas.

Tahapan penyelenggaraan penilaian kompetensi meliputi pengusulan, perencanaan penilaian, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian kompetensi digunakan untuk pengisian jabatan (memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat) dan pemetaan jabatan (optimal, cukup optimal, kurang optimal). Kepala Unpenkom menyampaikan laporan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi kepada Sekretaris Jenderal dan Instansi Pembina Penilaian Kompetensi.

","transitional_provisions","1. Peralihan tugas pelaksanaan penilaian terhadap kompetensi teknis yang ada di Direktorat Jenderal teknis dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,108],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menag No. 4 Tahun 2021 tentang Uraian Kegiatan, Angka Kredit Dan Penilaiannya, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Dan Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171132/peraturan-menag-no-4-tahun-2021","53ca8952-78ef-4527-b7a1-0c9eb836328e",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menag No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181341/peraturan-menag-no-16-tahun-2021","f2835259-fed7-491b-971c-f3f0257a6523",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022","https://peraturan.go.id/id/permenag-no-80-tahun-2022","7b1eaa2e-83fa-4fed-b177-9760adf49fbc",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168120/peraturan-menag-no-1-tahun-2020","07e9197b-41f9-4ad6-8d2a-c507468d54e1","revoked_by",[],"partially_revokes",[116,118],{"_95":117,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021",{"_95":119,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF COMPETENCY ASSESSMENT
OF STATE CIVIL APPARATUS EMPLOYEES AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to obtain a competency profile of the State Civil Apparatus employees at the Ministry of Religious Affairs, it is necessary to conduct a competency assessment;
that to conduct the competency assessment as intended in letter a independently, objectively, validly, reliably, and transparently, it is necessary to regulate the implementation of competency assessment;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c88392fb-d3fe-4147-b664-2d6ed6350e12","actionData","errors"]