[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8394162-25fa-4e70-8fed-909b8fb91eb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-08-07","effective_date","2018-08-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kekarantinaan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kekarantinaan-kesehatan
2018
Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : 53 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Kekarantinaan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang;\r\nb. kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional;\r\nc. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal;\r\nd. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018. \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara \n Peraturan Pelaksanaan \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional, terdapat risiko tinggi penyebaran penyakit. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif dan terkoordinasi. Undang-Undang ini mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, hak dan kewajiban masyarakat, serta penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah. Selain itu, diatur pula mengenai dokumen karantina kesehatan, sumber daya, informasi, pembinaan, pengawasan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur karantina udara dan karantina laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n3. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, atau pencabutan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50666/uu-no-2-tahun-1962","01bab9b6-5a64-4b3a-92ee-e1156c2d1d5e",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50665/uu-no-1-tahun-1962","7aeb97cd-9c56-4338-b9ca-c42d71d41a71","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023","aea46f01-1de8-4e10-88cf-3ad058f3c582","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2018
on
HEALTH QUARANTINE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that in order to implement the development of a whole Indonesian human being, it is necessary to have health protection for all Indonesian people who are scattered on various large and small islands located in a very strategic position and are on international trade routes, which play an important role in the traffic of people and goods;
that advances in transportation technology and the era of free trade can risk causing health problems and new diseases or old diseases that reappear with faster spread and have the potential to cause public health emergencies, thus requiring comprehensive and coordinated disease prevention and control efforts and health risk factors, and requiring resources, public participation, and international cooperation;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8394162-25fa-4e70-8fed-909b8fb91eb7","actionData","errors"]