For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Also known as: PMK 20/PMK.07/2009 · PMK No. 20/PMK.07/2009

Status:
Inactive
Effective Date:13 Februari 2009Publication Date:13 Februari 2009
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
LocationKementerian Keuangan
Effective Date13 Februari 2009
Publication Date13 Februari 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan ini mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang harus diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau, pemetaan industri hasil tembakau, pembinaan lingkungan sosial, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

(-)

  • Pelanggaran terhadap alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.