For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Also known as: PP 8/2025 · PP No. 8 Tahun 2025 · PP Nomor 8 Tahun 2025

Status:
Active
Effective Date:1 Maret 2025Publication Date:17 Februari 2025
Pertambangan & Sumber EnergiKepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Maret 2025
Publication Date17 Februari 2025
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan utama meliputi penyesuaian persentase dan jangka waktu penempatan DHE dalam sistem keuangan Indonesia. Eksportir diwajibkan menempatkan DHE sebesar 100% untuk sektor selain minyak dan gas bumi, dan 30% untuk sektor minyak dan gas bumi. Jangka waktu penempatan ditetapkan paling singkat 12 bulan untuk sektor selain minyak dan gas bumi, dan 3 bulan untuk sektor minyak dan gas bumi. Penempatan DHE dilakukan pada rekening khusus atau instrumen keuangan tertentu, dan penggunaannya diatur secara ketat untuk memastikan kontribusi optimal terhadap ekonomi nasional.

1. Kewajiban Eksportir untuk menempatkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2a) berlaku untuk DHE SDA yang dimasukkan dalam Rekening Khusus DHE SDA setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku, baik PPE yang memiliki tanggal sebelum maupun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku. 2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya. 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

1. Eksportir yang tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor.