[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5014771-6130-4e54-8bd9-987bc1381193","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-01-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kekuasaan Kehakiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEHAKIMAN - KEKUASAAN
2004
Undang-undang (UU) NO. 4, LN 2004/ No.8, TLN No.4358, www.dpr.go.id/jdih : 12 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Kekuasaan Kehakiman
ABSTRAK:	\n \n Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. \n Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang ini mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. \n Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Tujuannya adalah untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, guna menegakkan hukum dan keadilan.

\n\n

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara), serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.

\n\n

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sementara Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

","transitional_provisions","1. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.\n2. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.\n3. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.\n4. Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial, semua pegawai dan aset terkait beralih ke Mahkamah Agung.\n5. Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) dipidana.\n2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipidana.\n3. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 29 ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45356/uu-no-35-tahun-1999","d15ce4da-37cc-485d-8760-f66777a3033e",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47929/uu-no-14-tahun-1970","53f39456-ea10-4666-92a9-191ea482bc1c","revoked_by",[108],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009","d8bcab04-80ad-4c13-a792-0e1829e3d111","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 YEAR 2004
CONCERNING
JUDICIAL POWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the judicial power according to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia is an independent power exercised by the Supreme Court and the courts below it, and by a Constitutional Court, to administer justice to uphold law and justice;
that the amendment to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia has brought about important changes to the administration of judicial power so that Law Number 14 of 1970 concerning the Basic Provisions of Judicial Power as amended by Law Number 35 of 1999 needs to be adjusted to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5014771-6130-4e54-8bd9-987bc1381193","actionData","errors"]