[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15ce4da-37cc-485d-8760-f66777a3033e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman","short_title","Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999","number","35","year","1999","published_date","1999-08-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Undang-undang (UU) NO. 35, LN. 1999/ No. 147, TLN NO. 3879, LL SETNEG : 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah, serta untuk menyesuaikan pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan dengan perkembangan keadaan. Tujuan utamanya adalah pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.\n\nKetentuan substansial dalam perubahan ini meliputi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan dari departemen-departemen terkait ke bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat perubahan kewenangan dalam penyelesaian perkara koneksitas antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer, di mana kewenangan menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas dialihkan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung. Undang-undang ini juga menegaskan jangka waktu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan secara bertahap, yaitu paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk Peradilan Agama yang tidak ditentukan waktunya. Lebih lanjut, Undang-undang ini menegaskan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.","transitional_provisions","1. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku.\n2. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).\n3. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004","c5014771-6130-4e54-8bd9-987bc1381193","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47929/uu-no-14-tahun-1970","53f39456-ea10-4666-92a9-191ea482bc1c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 1999
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 14 OF 1970 CONCERNING
BASIC PROVISIONS ON JUDICIAL POWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the judicial power is an independent power and therefore, in order to realize an independent judicial power that is separate from the power of the Government, it is deemed necessary to implement a clear separation between the functions of the executive;
that the organization, administration, and financial management of judicial bodies in each Department as referred to in Article 11 paragraph (1) of Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions on Judicial Power needs to be adjusted to the demands of developing circumstances;
that the provisions regarding the settlement of cases of connection existing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15ce4da-37cc-485d-8760-f66777a3033e","actionData","errors"]