[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4b94088-5a52-4431-9642-7836920a931f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024","number","139","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

minyak-gas-pembayaran
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 139, BN.2024 (1109)/47 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta memenuhi kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu dilakukan perubahan atas beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;\r\nb. bahwa untuk simplifikasi regulasi terhadap perubahan atas beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan pengaturan kembali ketentuan pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam satu Peraturan Menteri Keuangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penyelesaian tagihan atas pembayaran kembali (reimbursement) pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai pajak dan nilai penjualan atas barang mewah, tata cara penyelesaian tagihan atas pembayaran domestic market obligation fee dan/atau under lifting kontraktor, tata cara penyelesaian tagihan atas pembayaran imbalan (fee) penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara, tata cara penyelesaian atas tagihan pembayaran pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas :\r\na. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2017\r\nc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016\r\nd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019\r\ne. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019\r\nf. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (Fee) kepada Penjual Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat\n4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi\n5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi\n6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menyederhanakan regulasi terkait pembayaran tagihan kepada pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran yang meliputi reimbursement PPN atau PPN dan PPnBM kepada kontraktor, pembayaran DMO Fee dan/atau Under Lifting Kontraktor, pembayaran imbalan penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara, serta pembayaran pajak air permukaan, air tanah, dan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik kepada pemerintah daerah. Peraturan ini juga menetapkan prosedur verifikasi dan penyelesaian tagihan, serta penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi proses pembayaran.

","transitional_provisions","1. Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disampaikan oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan belum diselesaikan pembayarannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019.\n2. Pembayaran DMO Fee dan/atau Under Lifting Kontraktor yang telah disampaikan oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan belum diselesaikan pembayarannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023.\n3. Pembayaran Imbalan (Fee) Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara yang telah disampaikan oleh Kepala SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan belum diselesaikan pembayarannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2017.\n4. Tagihan atas PAP, PAT, dan pajak penerangan jalan yang telah dimanfaatkan dan belum diselesaikan pembayarannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103,107,111,115],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248651/pmk-no-51-tahun-2023","f3bdbd15-1396-4dd7-9a32-53bc25060884",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PMK No. 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran KembalI (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau·Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128141/pmk-no-119pmk022019","ab1b134e-ed7d-475b-ae7b-67638c67076a",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PMK No. 118/PMK.02/2019 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128140/pmk-no-118pmk022019","fc310368-cc39-493e-8963-174072932539",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PMK No. 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112938/pmk-no-195pmk022017","a772322a-343e-4de6-815c-596809dcf218",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PMK No. 114/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (Fee) Kepada Penjual Minyak Dan/Atau Gas Bumi Bagian Negara Yang Dibebankan Pada Bagian Negara Dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak Dan/Atau Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112804/pmk-no-114pmk022017","b0815725-87c1-48f7-a537-1b377614fcd4",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"PMK No. 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144771/pmk-no-9pmk022016","ecc9944c-5f2d-4ba0-8804-388114a21787","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN KEPADA PEMERINTAH DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta
memenuhi kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu
dilakukan perubahan atas beberapa Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah dalam
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
bahwa untuk simplifikasi regulasi terhadap perubahan
atas beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan pengaturan
kembali ketentuan pembayaran atas tagihan kepada
Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi dalam satu Peraturan Menteri Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4b94088-5a52-4431-9642-7836920a931f","actionData","errors"]