[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c35e3060-9faa-4c19-95a8-591206a9b923","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":-5,"_140":141},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011","number","13/15/PBI/2011","year","2011","published_date","2011-06-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Bank Indonesia NO. 13/15/PBI/2011, LN.2011/NO.62, TLN NO.5222, BI.GO.ID : 13 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank\n2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan\n3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank. Pemantauan ini penting untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Lembaga bukan bank yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia. Laporan ini mencakup transaksi perdagangan barang, jasa, dan posisi serta perubahan aset dan kewajiban finansial luar negeri. Lembaga yang diwajibkan melaporkan termasuk BUMN, BUMD dengan utang luar negeri, lembaga keuangan non-bank, perusahaan publik, dan lainnya yang memenuhi kriteria tertentu. Laporan harus disampaikan secara bulanan dan koreksi harus dilakukan jika terdapat kesalahan. Bank Indonesia berhak meminta informasi tambahan untuk memastikan kebenaran laporan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, selain wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, LBB tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan LLD sampai dengan data bulan Desember 2011 sebagaimana diatur dalam:\n a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank; dan\n b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tanggal 31 Januari 2003.\n2. Untuk data bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011 sampai dengan data bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, batas waktu penyampaian Laporan LLD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.","sanctions","1. LBB yang menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk setiap baris yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp20.000.000,00.\n2. LBB yang terlambat menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00.\n3. LBB yang tidak menyampaikan Laporan LLD dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00.\n4. Bagi LBB yang tidak menyampaikan Laporan LLD selama 6 periode laporan berturut-turut, Bank Indonesia juga menyampaikan surat teguran dengan tembusan kepada instansi yang terkait.","revokes",[99,105,109],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Peraturan BI No. 5/1/PBI/2003 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137704/peraturan-bi-no-51pbi2003","3dc866c6-c7ef-4394-a303-1286e4dd45a2",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"Peraturan BI No. 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137703/peraturan-bi-no-42pbi2002","abb5ac21-b282-45a8-9b57-b433257d99bc",{"_100":110,"_102":111,"_36":112},"Peraturan BI No. 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137702/peraturan-bi-no-19pbi1999","b865ca15-23a3-4520-ac59-b44287c4d3e7","revoked_by",[115],{"_100":116,"_102":117,"_36":118},"Peraturan BI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137394/peraturan-bi-no-1421pbi2012","7eace6ee-57ce-4582-b1e1-fab8d7a34038","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[127],{"_100":128,"_102":129,"_36":130},"Peraturan BI No. 14/4/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137444/peraturan-bi-no-144pbi2012","d2d119b4-362e-4a38-b182-e976ff078ab6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 13/15/PBI/2011
CONCERNING
MONITORING OF FOREIGN EXCHANGE TRAFFIC ACTIVITIES
NON-BANK INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that monitoring of foreign exchange traffic activities is essential to support policy formulation, both in the monetary, banking, and payment systems;
that correct and timely information and data, obtained from monitoring foreign exchange traffic activities, are essential in the preparation of statistics, which includes Indonesia's Balance of Payments statistics, Indonesia's International Investment Position, and other statistics;
that the effectiveness and efficiency of monitoring residents' foreign exchange traffic activities through the foreign exchange traffic activity reporting system to Bank Indonesia needs to be improved;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c35e3060-9faa-4c19-95a8-591206a9b923","actionData","errors"]