[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2ed2c39-94c6-499e-a7ec-fd614c267314","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015","number","51","year","2015","published_date","2015-02-23","effective_date","2015-02-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 51, BN.2015/No.311, jdih.dephub.go.id : 62 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, mencakup kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan. Kegiatan pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/KSOP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan) dan Syahbandar. Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.\n\nKegiatan pengusahaan di pelabuhan meliputi penyediaan dan pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, serta jasa terkait kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). BUP wajib memiliki izin usaha dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Peraturan ini juga mengatur penetapan lokasi pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan. Lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan RIPN dan rekomendasi dari pemerintah daerah. RIP disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada RIPN dan tata ruang wilayah. DLKr dan DLKp ditetapkan untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan memerlukan izin dari Direktur Jenderal. Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah pembangunan selesai dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Wilayah tertentu di daratan atau perairan dapat ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan. Pelabuhan utama dapat ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah memenuhi persyaratan.","transitional_provisions","1. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.\n2. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan berdasarkan konsesi dari penyelenggara pelabuhan.\n3. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan hasil audit aset sebagai dasar pemberian konsesi.\n4. Pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran tetap dilaksanakan oleh kantor Kesyahbandaran Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.\n5. Untuk Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n6. Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n7. Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku.\n8. Untuk pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal yang belum diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah, usulan penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal diajukan oleh unit penyelenggara pelabuhan pemerintah pusat.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","link","","revoked_by",[104],{"_98":105,"_100":106,"_36":107},"Permenhub No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284657/permenhub-no-50-tahun-2021","fcea50b3-9ff2-4ff0-ab8a-63048d762145","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116,120],{"_98":117,"_100":118,"_36":119},"Permenhub No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149483/permenhub-no-57-tahun-2020","7d56973b-be98-4b6b-9e0a-27957d4d2771",{"_98":121,"_100":122,"_36":123},"Permenhub No. 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103354/permenhub-no-146-tahun-2016","990dd62f-2b1f-498f-9d1e-dca9a6ac2fee","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: PM 51 OF 2015
ON
MANAGEMENT OF SEAPORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 19, Article 29, Article 36, Article 67, Article 86, Article 93, Article 104, Article 109, Article 153, and Article 161 of Government Regulation Number 61 of 2009 concerning Port Affairs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning the Management of Seaports; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587); \n Law Number 17 of 2008 concerning Shipping

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2ed2c39-94c6-499e-a7ec-fd614c267314","actionData","errors"]