[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c192ad15-47be-4d5a-b512-3ec3be4c8727","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2023","number","03","year","2023","published_date","2023-11-22","effective_date","2024-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN OAERAH KABUPATEN BARRU PROVINS! SULAWESI SEI..ATAN B.HK.03.101.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan \r\nsalah eatu sumber pendapatan Daerah yang digunakan\r\nuntuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan \r\ndan pembangunan Daerah yang termasuk kewenangan \r\nDaerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat \r\nyang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang \r\nUndang Dasar 1945, b. bahwa jcnia Pajak Oacrah dan Rctribusi Daerah yang \r\ndipungut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli \r\nDaerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan asas\r\notonomi dan tugas pembantuan serta prinsip demokrasi, \r\npemerataan dan keadnan, peran serta masyarakat dan \r\nakuntabilitas; \r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang\r\nUndang Nomor Tahun \r\ntentang Hubungan\r\nKe.uangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pe.menntah\r\nDaerah, perlu pengaturan Pajak Dae.rah dan Re.tribusi \r\n2022 Daerah \r\ndalam Pereturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmakeud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mene.tapkan\r\nPeraturan Dae.rah tentang Pajak Dae.rah dan Retribusi\r\nDaerah; \n L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat \r\nIT di \r\nSulawesi \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPcmerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\ntcntang\r\nRepublik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja\r\nmenjadi Undang-Undang tLembaran Negara Repubtik \r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan\r\nPcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pcmberian dan Pemanfaat&n Jnsentif\r\nPemungutan Pajak Daerah dan Relribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPcngelo\\aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).\r\n7. Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pera \r\nturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002\r\nTentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun \r\nNomor 26, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6628): \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun \r\n2021 \r\nPenggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun \r\n2021 \r\nNomor 44, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66461: \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun \r\nPemungutan\r\nPajak Barang dan Jasa Tentang Atas Tenaga bstrik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2023 \r\n2023 17\r\n. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6848); \r\n10. tentangKetentuan Umum Pajak Oaerah Dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 35 2023 Tahun 2023 \r\nNomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 688 I). \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : RUANG LINGKUP \r\nBAB III : PAJAK DAERAH \r\nBAB IV : RETRIBUSI OAERAH\r\nBAB V : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK \r\nRETRIBUSI \r\nBAB VI : PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN.\r\nDAN PEMBEBASAN\r\nBAB VII : PEMBE:RIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM\r\nRANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI\r\nBAB VIII : KERAHASILAN DATA WAJIB PAJAK\r\nBAB IX : PENYIDIKAN \r\nBAB X : SANKSI \r\nBAB XI : KETENTUAN LAIN·LAIN \r\nBAB XII : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n Pada saat Peraturan Deerah ini berlaku, semua pcraturan\r\npelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi,\r\ndinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan\r\ntidak benentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 117 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 9).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 10).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 12);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Barru ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakangnya adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis pajak yang diatur meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian/hiburan), pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta pemberian fasilitas pajak dan retribusi untuk mendukung investasi. Kewenangan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.\n2. Ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.\n3. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARRU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARRU,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Taxes and Regional Retribution are one of the sources of Regional income used to finance the administration of government affairs and regional development which includes regional authority in accelerating and realizing a prosperous, just and prosperous society based on the 1945 Constitution;
that the types of Regional Taxes and Regional Retribution collected are one of the sources of Locally-Generated Revenue, so it is necessary to regulate based on the principles of autonomy and assistance tasks as well as the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability;
that in order to implement the provisions of Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c192ad15-47be-4d5a-b512-3ec3be4c8727","actionData","errors"]