[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","cbef279c44793b956c6a2bc79681a7ee-40b29d97457f86ad","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=cbef279c44793b956c6a2bc79681a7ee,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_140":136},"regulationId","5a680c6c-b97c-4c8c-a854-60acdfe6a81d","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_137":-5,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_61":58,"_62":63,"_64":65},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_61":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_61":76,"_62":77,"_64":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Pajak Daerah Kabupaten Barru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Kabupaten Barru
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku\r\nPajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah\r\ndengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pemungutan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak \r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan BPHTB\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru \n PAJAK DAERAH KABUPATEN BARRU \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[97,102,104,106,108,110],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C","link","",{"_98":103,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan",{"_98":105,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame",{"_98":107,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan",{"_98":109,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran",{"_98":111,"_100":101},"Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan","revoked_by",[114],{"_98":115,"_100":116,"_44":117},"PERDA Kab. Barru No. 03 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSJ DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280410/perda-kab-barru-no-03-tahun-2023","c192ad15-47be-4d5a-b512-3ec3be4c8727","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=5a680c6c-b97c-4c8c-a854-60acdfe6a81d","notFound","actionData","errors"]