[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c06c8dc9-d5ff-4c3c-a029-df69bf488c21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-02-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN. 2008 No. 20, TLN No. 4816, LL SETNEG : 43 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dekonsentrasi melibatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah, sementara tugas pembantuan melibatkan penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau desa. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan, pengelolaan dana, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kementerian/lembaga bertanggung jawab menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan barang milik negara yang diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

","transitional_provisions","1. Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yang digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.\n2. Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran kementerian/lembaga.\n3. Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatan dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.\n4. Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kementerian/lembaga mengajukan usulan besaran bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus kepada Menteri Keuangan.\n5. Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.\n6. Pengalihan besaran bagian anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:\n a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau\n b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52868/pp-no-52-tahun-2001","df35257a-83e9-4857-bcd4-341ffaa8ca55",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52839/pp-no-39-tahun-2001","9aac9ff3-2498-4643-baf4-a041f8169ce0",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53732/pp-no-106-tahun-2000","fe8cbfa6-3bff-4a98-b500-ae0fbd2cdd35","revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"PP No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/208251/pp-no-19-tahun-2022","90671d2a-c5f0-48bb-a093-85af5bca4614","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2008
ON
DECONCENTRATION AND ASSISTANT TASKS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to provide guidelines in the implementation of deconcentration and assistant tasks as intended in Article 20 paragraph (2) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Article 92, Article 99, and Article 108 of Law Number 33 of 2004 on the Balance of THE FINANCE Between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Deconcentration and Assistant Tasks;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 17 of 2003 on State FINANCE (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c06c8dc9-d5ff-4c3c-a029-df69bf488c21","actionData","errors"]