For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Also known as: PP 39/2001 · PP No. 39 Tahun 2001 · PP Nomor 39 Tahun 2001

Status:
Inactive
Effective Date:21 Mei 2001Publication Date:21 Mei 2001
Otonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePenyelenggaraan Dekonsentrasi
LocationPemerintah Pusat
Effective Date21 Mei 2001
Publication Date21 Mei 2001
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum melalui asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini melibatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan ini mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lainnya. Gubernur bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kewenangan ini, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional. Pembiayaan pelaksanaan kewenangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Pemerintah Pusat.

1. Semua ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan kepada Gubernur dan/atau Perangkat Pusat di Daerah dalam rangka dekonsentrasi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(-)