[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bff1e03d-f5c7-482e-a740-e1f1bb8c8a0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-05-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2018/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi. Latar belakang perubahan ini adalah perlunya antisipasi dan pengendalian perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pembangunan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Izin lokasi diperlukan sebelum pembebasan atau pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan penanaman modal. Perubahan ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Perubahan definisi beberapa istilah seperti Unit Kerja Pemberi Izin, Tim Teknis, Izin Lokasi, SKKR, dan ITR.\n2. Penetapan subjek Izin Lokasi, jangka waktu Izin Lokasi dan SKKR, serta kewajiban penerima izin untuk melakukan perolehan tanah dan pendaftaran hak atas tanah.\n3. Pengaturan mengenai tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi, termasuk luas minimum untuk usaha pertanian dan non-pertanian, serta persyaratan untuk memperoleh SKKR atau ITR.\n4. Ketentuan mengenai pemberian Izin Lokasi kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan Penanaman Modal, serta pengecualian terhadap badan usaha milik negara/daerah dan badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.\n5. Persyaratan permohonan Izin Lokasi, SKKR, dan ITR, termasuk identitas pemohon, bukti kepemilikan tanah, pernyataan persetujuan tetangga, rekomendasi camat, dan rencana penggunaan tanah.\n6. Proses penerbitan Izin Lokasi, SKKR, dan ITR, termasuk pembahasan oleh Tim Teknis, peninjauan lokasi, dan penerbitan surat penolakan jika tidak sesuai dengan RTRW.\n7. Ketentuan mengenai perpanjangan Izin Lokasi dan SKKR, serta persyaratan perolehan tanah minimal 50%.\n8. Kewajiban pemegang Izin Lokasi dan SKKR untuk membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain, menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, dan melaporkan perolehan tanah secara berkala.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (9), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 8 ayat (3) huruf f, dan/atau Pasal 13 ayat (6), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bandung No. 19 Tahun 2022 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255874/perda-kab-bandung-no-19-tahun-2022","b0827fdc-d0c7-4e10-880e-db10f8aacd59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERDA Kab. Bandung No. 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199061/perda-kab-bandung-no-7-tahun-2012","0101fe52-3897-4487-9a25-a42707c6b512","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2012 CONCERNING LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the acquisition, use, and utilization of land in development activities need to be anticipated and controlled by involving the role of various parties in order to create equitable welfare in the implementation of sustainable development;
that in order to obtain land for the purpose of investment, a location permit is required before individuals and legal entities carry out land acquisition or release of land rights;
that several arrangements in Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Location Permit need to be adjusted to the provisions of laws and regulations so that they need to be amended;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bff1e03d-f5c7-482e-a740-e1f1bb8c8a0c","actionData","errors"]