[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf855e15-c69f-43cf-80c5-8ae372660468","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2021","number","66","year","2021","published_date","2021-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Pangan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Pangan Nasional
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 66, LN.2021/No.162, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2012; dan PP Nomor 17 Tahun 2015. \n Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Pangan Nasonal dipimpin oleh Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Jenis pangan yang menjadi merupakan tugas dan fungsi Badan ini yaitu: beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021. \n Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian sepanjang yang mengatur Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dibebankan pada APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian sepanjang yang mengatur Badan Ketahanan Pangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan pemerintahan di bidang pangan. Badan ini memiliki fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Badan ini juga bertanggung jawab atas pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Jenis pangan yang diatur meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, dan beberapa Deputi yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.\n2. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pangan Nasional.\n3. Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Badan Pangan Nasional.\n4. Pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.\n5. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan Badan Ketahanan Pangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n6. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n7. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai kewenangan Menteri Perdagangan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok, kecuali yang diatur dalam Pasal 4, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024","4d9383a3-affc-4a0d-8c8f-a3b478166c2c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_99":109,"_101":102,"_36":103},"Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi NasionalKetentuan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[112],{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"PERPRES No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41781/perpres-no-45-tahun-2015","ce8ec650-ff5c-4198-bfb7-2533605645f6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 66 OF 2021
CONCERNING
NATIONAL FOOD AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 129 of Law Number 18 of 2012 concerning Food as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to establish a government agency that handles the food sector; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the National Food Agency; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166); \n Law Number 18 of 2012

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf855e15-c69f-43cf-80c5-8ae372660468","actionData","errors"]