For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Also known as: PERPRES 83/2024 · PERPRES No. 83 Tahun 2024 · PERPRES Nomor 83 Tahun 2024

Status:
Active
Effective Date:15 Agustus 2024Publication Date:15 Agustus 2024
Ketahanan Pangan & PertanianPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeBadan Gizi Nasional
LocationPemerintah Pusat
Effective Date15 Agustus 2024
Publication Date15 Agustus 2024
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, khususnya ketentuan mengenai tugas dan fungsi di bidang kerawanan gizi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari hak asasi manusia, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah merasa perlu mengatur tata kelola konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat melalui pembentukan Badan Gizi Nasional.

Ketentuan Substansial: Badan Gizi Nasional dibentuk sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden, bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di berbagai bidang terkait gizi. Sasaran pemenuhan gizi meliputi peserta didik, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Badan ini juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, dengan berbagai deputi yang menangani sistem tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di bidang kerawanan gizi dapat beralih menjadi pegawai di Badan Gizi Nasional. 3. Perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang kerawanan gizi dialihkan ke Badan Gizi Nasional dalam waktu paling lambat 1 tahun. 4. Pegawai tetap diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sampai ditetapkannya hak baru di Badan Gizi Nasional. 5. Seluruh jabatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya jabatan baru.

(-)