[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bebf5c53-e2af-420c-a069-0fa6ac13c0fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2024","number","31","year","2024","published_date","2024-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum - Universitas Negeri Jakarta
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN 2024 (168), TLN (6982): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014. \n PP ini mengatur mengenai perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UNJ ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. UNJ dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom berpedoman pada Statuta UNJ. Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNJ yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024. \n PP ini mencabut Permen Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2016 dan Permen Riset Dikti Nomor 42 Tahun 2018. \n Lampiran file: 64 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta\n2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di UNJ agar dapat bersaing secara nasional dan global. UNJ diberikan otonomi dalam pengelolaan akademik dan nonakademik, termasuk dalam penyusunan statuta yang mencakup visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja. Kebijakan ini juga mengatur struktur organisasi UNJ yang terdiri dari Majelis Wali Amanat, Rektor, dan Senat Akademik Universitas. Selain itu, peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta mengatur sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. UNJ juga diharapkan untuk menjalin kerja sama nasional dan internasional yang berdampak positif terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

","transitional_provisions","1. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan.\n2. Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan sudah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.\n3. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan, SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.\n4. Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNJ dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.\n5. Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNJ tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.\n6. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, aparatur sipil negara yang telah diangkat dan ditugaskan di UNJ sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat tetap melaksanakan tugasnya di UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.","sanctions","1. Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU.\n2. Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen Ristekdikti No. 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140533/permen-ristekdikti-no-42-tahun-2018","290b3e49-3d08-454f-883f-1c46291a1839",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141282/permen-ristekdikti-no-44-tahun-2016","396c1d45-c875-4a0f-8683-0e788c51bf45","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 2024
CONCERNING
STATE HIGHER EDUCATION LEGAL ENTITY
JAKARTA STATE UNIVERSITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 66 paragraph (2) of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education and to implement the provisions of Article 27 paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Jakarta State University Legal Entity State Higher Education;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bebf5c53-e2af-420c-a069-0fa6ac13c0fd","actionData","errors"]