[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be34c0c5-b2f0-4bbe-b70a-15dd846b02a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-10-12","effective_date","2015-12-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO. 11, BN.2015/No.2022, https://jdih.kemenpppa.go.id/ : 134 hlm.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi kementerian mencakup perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan sistem data gender dan anak, pengelolaan barang milik negara, dan pengawasan pelaksanaan tugas. Susunan organisasi kementerian terdiri dari Sekretariat Kementerian, beberapa Deputi (Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Partisipasi Masyarakat), Staf Ahli, dan Inspektorat. Sekretariat Kementerian memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi. Setiap Deputi memiliki tugas dan fungsi spesifik terkait bidangnya masing-masing, seperti perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan. Staf Ahli memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait isu-isu strategis. Inspektorat melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian.","transitional_provisions","1. Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen PPPA No. 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168764/permen-pppa-no-4-tahun-2010","4d7e92bb-9d0b-42d2-a803-e5a66d734aef","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168762/permen-pppa-no-4-tahun-2020","5f6db3ab-54e2-4f7f-bc48-b3614c213047","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 39 of Presidential Regulation Number 59 of 2015 concerning the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is necessary to prepare the organization and work procedures of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection;
that the organization and work procedures of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection as referred to in letter a, have obtained approval from the Minister of Administrative and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be34c0c5-b2f0-4bbe-b70a-15dd846b02a1","actionData","errors"]