For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Also known as: PP 35/1974 · PP No. 35 Tahun 1974 · PP Nomor 35 Tahun 1974

Status:
Active
Effective Date:8 Oktober 1974Publication Date:8 Oktober 1974
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date08 Oktober 1974
Publication Date08 Oktober 1974
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1971 dan semua peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengalihkan bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) guna meningkatkan kapasitas produksi pupuk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pendirian PERSERO dilakukan bersama oleh Negara Republik Indonesia dan PERTAMINA, dengan modal dasar terbagi atas saham. Negara menyetor 40% dari modal berdasarkan nilai kekayaan bersih Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik, sementara PERTAMINA menyetor 60%. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mewakili negara dalam pendirian PERSERO, dengan kemungkinan pelimpahan kepada Menteri Perindustrian. Pembubaran Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik dilakukan bersamaan dengan pendirian PERSERO, dengan tim likwidatur yang ditunjuk untuk mengelola proses tersebut.

1. Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik menjadi PERSERO, Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO. 2. Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran ditunjuk tim/panitia dengan anggota dari Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, dan Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik. 3. Pengesahan pertanggungjawaban likwidatur dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

(-)