[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b96a8ad3-9e9a-4204-b0f8-06f0b1569eeb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-04-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, LN.2012/No.388, jdih.bawaslu.go.id : 388
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas, serta pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Peraturan ini mengatur pengawasan dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengawasan kampanye bertujuan untuk memastikan integritas penyelenggaraan kampanye, perlakuan yang sama terhadap semua pasangan calon, dan terselenggaranya kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu mengawasi kepatuhan terhadap bentuk kampanye seperti pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, rapat umum, pemasangan alat peraga, debat publik, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan. Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif dengan mengidentifikasi titik rawan pelanggaran, meminta data dan informasi terkait pelaksanaan kampanye, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Pengawas Pemilu wajib melakukan kajian atas temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari kegiatan pengawasan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasan kampanye di Aceh, istilah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dibaca KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kada Provinsi dibaca Panwaslu Kada Aceh.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176535/peraturan-bawaslu-no-10-tahun-2015","38049f91-35ce-4020-8c00-dca07d6d71f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","","amended_by",[111],{"_95":112,"_97":113,"_36":114},"Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176417/peraturan-bawaslu-no-8-tahun-2013","d85650a4-ac85-47c6-8778-89b171f85fce","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 23 OF 2009 ON SUPERVISION OF ELECTION CAMPAIGNS
GENERAL ELECTION
HEAD OF REGION AND DEPUTY HEAD OF REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize an election organizer
general election that is integrated and credible
as well as the implementation of general elections that are
based on direct, general, free, secret, honest, fair,
and democratic, it is necessary to carry out supervision in
the stages of the General Election Campaign for Regional Heads and
Deputy Regional Heads;
that in order to carry out the duties, authorities, and
obligations of the Election Supervisory Body in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b96a8ad3-9e9a-4204-b0f8-06f0b1569eeb","actionData","errors"]