[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7f14565-a01c-4af1-a5c5-992439786269","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/NO.8, LL KOTA PONTIANAK: 37 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Golongan dan Jenis Retribusi; Retribusi Pelayanan Persampahan; Retribusi Pelayanan parkir Di tepi jalan umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta; Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus; Wilayah Pemungutan; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n Peraturan ini memiliki 22 halaman dan 15 halaman lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97).\n2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 106).\n3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 144).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum bertujuan untuk menyediakan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah, yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pontianak, meliputi:

Retribusi pelayanan persampahan, yang mencakup pengambilan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang dikenakan pada pengguna tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi pelayanan pasar, yang dikenakan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional seperti pelataran, los, kios, dan tenda.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang dikenakan atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat.
Retribusi penggantian biaya cetak peta, yang dikenakan atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, yang dikenakan atas pelayanan penyedotan kakus.

Setiap jenis retribusi memiliki dasar pengenaan, tarif, dan mekanisme pembayaran yang berbeda-beda, sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan daerah ini. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa-jasa tersebut. Pemerintah Kota Pontianak berwenang melakukan pemungutan, penagihan, dan pemeriksaan terkait retribusi ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45133/perda-kota-pontianak-no-16-tahun-2015","6870e8d3-41a8-472d-9256-fd63a275b5e3",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kota Pontianak No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45094/perda-kota-pontianak-no-3-tahun-2012","20b72951-a0e3-4053-af8c-7f71d232108b",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Kota Pontianak No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/60803/perda-kota-pontianak-no-4-tahun-2011","8e694ca8-af22-4e5d-98ca-ec804d00a2ac","revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PONTIANAKtidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311570/perda-kota-pontianak-no-10-tahun-2023","4597a29e-9924-46e4-b7b2-4b1134010fbc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
GENERAL SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

Considering:

that Retribution is one of the sources of local original income to finance the implementation of regional government and development and improve services to the community based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability by taking into account the potential of the region;
that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution so that the retribution collected as one of the sources of regional income has legal certainty, it is necessary to revise the Regional Regulation on Regional Retribution which is adapted to the economic development in the region;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7f14565-a01c-4af1-a5c5-992439786269","actionData","errors"]