[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6fe8308-625a-48d4-9ab2-62773d6a28d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1985","number","42","year","1985","published_date","1985-11-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1985
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 42, LN. 1985 No. 63, TLN No. 3309, LL Setkab : 21 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1985. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan, serta untuk memfasilitasi aparatur perpajakan dalam penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur biaya atau pengeluaran yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penyusutan dan amortisasi dimulai pada tahun pengeluaran, dengan ketentuan khusus untuk harta dalam proses pengerjaan dan usaha leasing. Pembentukan dana cadangan khusus diperbolehkan untuk usaha bank, lembaga keuangan, dan asuransi. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta dihitung berdasarkan selisih harga penjualan dan nilai perolehan yang disesuaikan. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

","transitional_provisions","1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 masih berlaku atas Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 1984.\n2. Pembayaran dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya oleh perusahaan penambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya.\n3. Penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi sehubungan dengan kontrak-kontrak yang masih berlaku dipersamakan dengan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.\n4. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan di bidang pengenaan Pajak Penghasilan yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71910/pp-no-36-tahun-1983","337c5e47-14c0-45e8-8b05-1b50c969bfa7","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57285/pp-no-47-tahun-1994","6a753e79-af41-4581-872a-92d51880cfbc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"PP No. 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57543/pp-no-39-tahun-1993","37a00d91-414c-4254-8ce0-1b27630b2b11","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 1985
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF THE INCOME TAX LAW OF 1984

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in order to further provide convenience and clarity for the public in understanding and fulfilling taxation obligations, especially income tax, and for taxation apparatus in conducting counseling, guidance, and supervision, it is deemed necessary to rearrange Government Regulation Number 36 of 1983 concerning the Implementation of the Income Tax Law of 1984;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation (State Gazette of 1983 Number 49, Supplement to State Gazette Number 3262); Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax (State Gazette of 1983 Number 50, Supplement to State Gazette Number 3263); Government Regulation Number 35 of 1983 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6fe8308-625a-48d4-9ab2-62773d6a28d1","actionData","errors"]