[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b61cac1c-f3be-433c-920f-df855a7ed89a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2016/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan\r\nurusan pemerintahan oleh Pemerintah\r\nDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah menurut asas otonomi dan tugas\r\npembantuan dengan prinsip otonomi\r\nseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia\r\nsebagaimana dimaksud dalam Undang\r\nUndang Dasar 1945, perlu dibentuk\r\norganisasi perangkat daerah; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 1968; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun\r\n2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan Daerah ini Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan perangkat daerah ini didasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang meliputi:

Sekretariat Daerah tipe A.
Sekretariat DPRD tipe A.
Inspektorat tipe A.
Dinas Daerah (terdiri dari 19 dinas dengan berbagai tipe).
Badan Daerah (terdiri dari 4 badan dengan berbagai tipe).
Kecamatan (terdiri dari 26 kecamatan tipe A).
Kelurahan (terdiri dari 7 kelurahan).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai Staf Ahli Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati.

\n\n

Jabatan Perangkat Daerah meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Lurah, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

","transitional_provisions","1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n3. Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.\n4. UPTD di bidang kesehatan berupa pusat kesehatan masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat.\n5. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Sumedang No. 9 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64621/perda-kab-sumedang-no-9-tahun-2014","83eb23a5-6c2f-4c11-84b8-fc2768cbb83c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Perda Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317493/perda-kab-sumedang-no-10-tahun-2024","006edd22-eaa9-4496-8cfb-aeaec89cdc8b",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"PERDA Kab. Sumedang No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Sumedang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/209669/perda-kab-sumedang-no-17-tahun-2021","410b91bd-a53a-4c72-be89-7c2a70904d47","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF SUMEDANG REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
SUMEDANG REGENCY

REGIONAL SECRETARIAT OF SUMEDANG REGENCY
2016

REGIONAL GAZETTE OF SUMEDANG REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
SUMEDANG REGENCY

Promulgated in the Regional Gazette of Sumedang Regency
Number 11 of 2016
Dated November 8, 2016

REGIONAL SECRETARY
SUMEDANG REGENCY,

ttd

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b61cac1c-f3be-433c-920f-df855a7ed89a","actionData","errors"]