For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Also known as: Permenkumham 1/2016 · Permenkumham No. 1 Tahun 2016 · Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016

Status:
Inactive
Effective Date:25 Januari 2016Publication Date:7 Januari 2016
Badan Usaha & PerdaganganPerizinan & Pelayanan PublikTata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date25 Januari 2016
Publication Date07 Januari 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi badan hukum Perseroan dan mengawasi kepatuhan wajib pajak bagi Perseroan di Indonesia. Perubahan ini mencakup pengisian format pendirian dan perubahan Perseroan yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik. Dokumen tersebut meliputi surat pernyataan elektronik, akta pendirian atau perubahan, dan dokumen lain yang relevan seperti bukti setor modal dan surat keterangan alamat. Selain itu, peraturan ini mengatur penyimpanan dokumen oleh Notaris dan pengunggahan dokumen ke sistem elektronik. Ketentuan ini juga mengatur tata cara permohonan pengesahan badan hukum dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta data Perseroan secara mutatis mutandis.

(-)

(-)