[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","en","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","0c0b9c31-7de6-45bd-bfef-a500548b6fa6","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":50,"_52":53,"_54":55,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021","number","21","year","2021","published_date","2021-04-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_56":53,"_57":58,"_59":60},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_56":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[70],{"_56":71,"_57":72,"_59":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 21, BN.2021/No.470, peraturan.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas, dengan penekanan pada adaptasi terhadap perkembangan hukum. Kewenangan pendaftaran badan hukum kini merupakan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan proses yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Perseroan dibedakan menjadi Perseroan persekutuan modal dan Perseroan perorangan, di mana masing-masing memiliki ketentuan pendaftaran yang jelas. Pemohon diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan dokumen, termasuk akta pendirian, bukti setoran modal, dan persetujuan dari instansi terkait. Perubahan data dan anggaran dasar harus diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Peraturan ini mengatur penyelesaian kewajiban dan hak yang mungkin belum diselesaikan sesuai peraturan sebelumnya. 3. Semua dokumen dan izin yang berlaku pada saat berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku berdasarkan ketentuan baru.","sanctions","1. Perseroan perorangan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 bulan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Jika laporan keuangan tidak disampaikan dalam waktu 30 hari setelah teguran tertulis kedua, hak atas layanan SABH dapat dihentikan. 3. Dalam jangka waktu 5 tahun, jika tidak ada pemenuhan kewajiban, status badan hukum dapat dicabut.","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_38":101},"text","Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174035/permenkumham-no-14-tahun-2020","82fc83cc-94d3-4703-b1f1-c88d385f78e0",{"_97":103,"_99":104,"_38":105},"Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133225/permenkumham-no-1-tahun-2016","b5593413-167a-4b83-9450-e560cc49782d",{"_97":107,"_99":108,"_38":109},"Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133331/permenkumham-no-4-tahun-2014","52cdd5ac-7d15-4508-8194-b97b06181258","revoked_by",[112],{"_97":113,"_99":114,"_38":115},"Permenkum No. 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350901/permenkum-no-49-tahun-2025","2e3cbdbd-d48e-43b1-b5e8-e43b9d96a094","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[122],{"_97":123,"_99":104,"_38":105},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n \n \n \n

Considering:

\n a. that the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 concerning the Procedures for Submitting Applications for Legal Entity Endorsement and Approval of Amendments to the Articles of Association as well as Submission of Notification of Amendments to the Articles of Association and Changes to the Data of Limited Liability Companies which has been amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 concerning the Procedures for Submitting Applications for Legal Entity Endorsement and Approval of Amendments to the Articles of Association and Submission of Notification of Amendments to the Articles of Association and Changes to the Data of Limited Liability Companies, is no longer in accordance with legal developments in society, therefore it needs to be replaced;
\n b. that based on the considerations referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 12 paragraph (2) and Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 8

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0c0b9c31-7de6-45bd-bfef-a500548b6fa6","actionData","errors"]