[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b42dd4f0-a52c-4506-ba11-35f07d5f5db0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024","number","32","year","2024","published_date","2024-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konservasi - Sumber Daya Alam Hayati - Ekosistemnya - perubahan
2024
Undang-undang (UU) NO. 32, LN 2024 (138), TLN (6953): 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memerlukan penyempurnaan untuk menampung perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1990. \n UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 dan mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n UU ini mengubah UU Nomor 5 Tahun 1990 dan mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019. \n Lampiran file: 48 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan konservasi. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi konservasi di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Areal Preservasi. Subjek hukum diwajibkan untuk menjaga kelestarian fungsi wilayah konservasi dan dapat dikenai sanksi administratif jika melanggar. Undang-Undang ini juga mengatur pendanaan konservasi yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.\n2. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.\n3. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan konservasi dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda, baik bagi orang perseorangan maupun korporasi.\n2. Sanksi tambahan bagi korporasi dapat berupa pembayaran ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, dan pencabutan izin.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya AirPasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019","10adc15f-fc7d-4607-88bf-fa40a6d72ca2","revoked_by",[],"partially_revokes",[106],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019","partially_revoked_by",[],"amends",[112],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990","1fbac2b9-844b-4b83-a3a4-7a3f2e6770d6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 5 OF 1990 CONCERNING
CONSERVATION OF BIOLOGICAL NATURAL RESOURCES AND THEIR ECOSYSTEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that Indonesia's biological natural resources and their ecosystems, which have an important position and role for life, are a gift from God Almighty, so they need to be managed and utilized in a sustainable, harmonious, balanced manner for the welfare of the Indonesian people in particular and humanity in general, both present and future;
that the implementation of conservation of biological natural resources and their ecosystems requires strengthening and harmonization of aspects of protection, preservation, and sustainable utilization, funding support in the field of conservation, law enforcement, and community participation;
that Law Number 5 of 1990 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b42dd4f0-a52c-4506-ba11-35f07d5f5db0","actionData","errors"]