For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.02/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal

Also known as: PMK 82/PMK.02/2016 · PMK No. 82/PMK.02/2016

Status:
Active
Effective Date:18 Mei 2016Publication Date:16 Mei 2016
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
LocationKementerian Keuangan
Effective Date18 Mei 2016
Publication Date16 Mei 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional layanan pos universal. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya layanan pos universal yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa dana bantuan operasional layanan pos universal dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P. Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penyelenggara Pos, yang merupakan BUMN, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan dana kepada KPA. Tata cara pencairan dana mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait. KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan menyelenggarakan akuntansi serta pelaporan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

(-)

(-)