[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0080d2a-8909-4af4-9775-828d9b3c25cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2013-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan \r\nsalah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting \r\nguna mendukung perkembangan otonomi daerah yang \r\nnyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan \r\nretribusi daerah sebagai sarana mewujudkan \r\nkesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes, perlu \r\npedoman yang mengatur pajak daerah dan retribusi \r\ndaerah. Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan\r\nundang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih\r\nlanjut dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh\r\nketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan\r\ndalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar \r\npemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 \r\nTahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun \r\n2021 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai \r\ndengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,\r\ndikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,\r\nkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,\r\nperhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata\r\nmempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas\r\nBumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat\r\natas Bangunan. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga persen) %. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak \r\nditetapkan sebesar 0,25 (nol koma duapuluh lima persen) %. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013. \n Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang \r\nPajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes \r\nTahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 \r\nTahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah \r\nKabupaten Brebes Nomor 7); dan Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor \r\n4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 62 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Brebes. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam mendukung otonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak:** PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, kesenian/hiburan), Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.\n2. **Jenis Retribusi:** Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n3. **PBB-P2:** Objeknya adalah bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 per wajib pajak. Tarif PBB-P2 adalah 0,3%, kecuali lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,25%.\n4. **BPHTB:** Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama, dan Rp300.000.000,00 untuk hibah wasiat atau waris dalam hubungan keluarga sedarah. Tarif BPHTB adalah 5%.\n5. **PBJT:** Objeknya adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Tarif PBJT umumnya 10%, kecuali jasa hiburan tertentu (75%) dan tenaga listrik (1,5%-3%).\n6. **Pajak Reklame:** Objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame adalah 25%.\n7. **PAT:** Objeknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif PAT adalah 20%.\n8. **Pajak MBLB:** Objeknya adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif Pajak MBLB adalah 20%.\n9. **Pajak Sarang Burung Walet:** Objeknya adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah 10%.\n10. **Opsen PKB dan BBNKB:** Dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB dengan tarif 66%.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang, insentif fiskal, kerahasiaan data wajib pajak, sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi, pembinaan dan pengawasan, sistem informasi, pemeriksaan pajak, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.\n2. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,99,100],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Brebes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/91946/perda-kab-brebes-no-7-tahun-2018","2985a5fe-e227-490d-aa09-9f04a603c9c5",{"_94":95,"_96":97,"_36":98},{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kab. Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes","https://peraturan.bpk.go.id/Details/264626/perda-kab-brebes-no-8-tahun-2010","36f0120e-e72c-45ca-b6d0-427e5bc2d9bf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_94":115,"_96":116,"_36":117},"Perda Kab. Brebes No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322899/perda-kab-brebes-no-1-tahun-2025","266798be-d772-4174-accb-1bed3e53f7e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering:

that regional taxes and regional levies are an important source of local revenue to support the development of real, dynamic, and responsible regional autonomy in the administration of regional government;
that in order to optimize regional taxes and regional levies as a means of realizing the welfare of the Community in Brebes Regency, it is necessary to have guidelines governing regional taxes and regional levies;
that in accordance with Article 286 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Taxes and Regional Levies are stipulated by law, the implementation of which in the Region is further regulated by Regional Regulation;
that in accordance with Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0080d2a-8909-4af4-9775-828d9b3c25cb","actionData","errors"]