[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae43b56a-8270-4b85-898a-535806d5bda7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2021","number","77","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Wakil Menteri - perubahan
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2021/No.187, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
ABSTRAK:	\n \n Wakil Menteri setelah selesai melaksanakan tugas jabatannya diberikan penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa uang penghargaan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 60 Tahun 2012. \n Perpres ini menambah dan mengubah beberapa pasal dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Pasal 8 diubah menjadi: Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang penghargaan bagi Wakil Menteri ditetapkan paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan Wakil Menteri. Wakil Menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres ini diundangkan, diberikan uang penghargaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 60 Tahun 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemberian penghargaan kepada Wakil Menteri setelah menyelesaikan masa jabatannya. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memberikan penghargaan atas pengabdian Wakil Menteri kepada negara. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada Pasal 8 yang mengatur besaran uang penghargaan yang diberikan kepada Wakil Menteri setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya. Besaran uang penghargaan ini dihitung berdasarkan masa jabatan Wakil Menteri, dengan ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Pasal 8A. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa Wakil Menteri yang telah berhenti sebelum peraturan ini diundangkan tetap berhak menerima uang penghargaan, dan dalam hal Wakil Menteri meninggal dunia sebelum menerima uang penghargaan, maka uang tersebut diberikan kepada janda/duda atau ahli warisnya.","transitional_provisions","1. Wakil Menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, diberikan uang penghargaan. 2. Uang penghargaan berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERPRES No. 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41634/perpres-no-134-tahun-2014","10f8396b-a5fe-4ff4-aba2-b0ef71c60394",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PERPRES No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41304/perpres-no-60-tahun-2012","f9467ac6-8ba6-4552-a2db-fc1dc133d16a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 77 OF 2021
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 60 OF 2012
CONCERNING VICE MINISTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that considering the workload of the Minister in carrying out the duties of the ministry that requires special handling, a Vice Minister is appointed;
that the Vice Minister, after completing his/her term of office, is given an award for his/her service to the state;
that the award for service to the state as referred to in letter b is given in the form of a monetary award;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 60 of 2012 concerning Vice Minister;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae43b56a-8270-4b85-898a-535806d5bda7","actionData","errors"]