For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Also known as: PMK 48/PMK.06/2014 · PMK No. 48/PMK.06/2014

Status:
Inactive
Effective Date:13 Maret 2014Publication Date:13 Maret 2014
Utang, Piutang & Hibah Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date13 Maret 2014
Publication Date13 Maret 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Keimigrasian dan Panitia Urusan Piutang Negara, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara dan BUMN/BUMD. Ketentuan Substansial: Perubahan ini mengatur bahwa piutang negara pada tingkat pertama harus diselesaikan oleh instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menyalurkan dana melalui pola channeling atau risk sharing. Jika penyelesaian tidak berhasil, pengurusan piutang harus diserahkan kepada Panitia Cabang. Peraturan ini juga mengatur jangka waktu pencegahan bepergian ke luar negeri terkait piutang negara, serta ketentuan mengenai penjualan barang jaminan tanpa lelang dan penebusan barang jaminan dengan nilai di bawah nilai pembebanan hak tanggungan/fidusia.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengurusan piutang dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.