For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Also known as: PMK 21/PMK.06/2016 · PMK No. 21/PMK.06/2016

Status:
Inactive
Effective Date:18 Februari 2016Publication Date:17 Februari 2016
Utang, Piutang & Hibah Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date18 Februari 2016
Publication Date17 Februari 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara dengan melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007. Perubahan ini mencakup definisi dan tugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, prosedur penyelesaian piutang pada tingkat pertama oleh instansi pemerintah, serta penyerahan pengurusan piutang kepada Panitia Cabang jika penyelesaian tidak berhasil. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengembalian pengurusan piutang dalam kondisi tertentu, serta prosedur pemblokiran harta kekayaan dan surat berharga. Perubahan lainnya termasuk penambahan ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengecualian penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih.

(-)

(-)