[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9a9c1ae-81e2-467b-852c-6684071de8aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban","short_title","Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-08-11","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN\r\n3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN\r\n4. SYARAT DAN TATA CARA\r\nPEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN\r\n5. KETENTUAN PIDANA\r\n6. KETENTUAN PERALIHAN\r\n7. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-saksi-korban
2006
Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2006/NO.64, TLN NO.4635, LL SETNEG : 18 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;\r\nbahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. \n Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN\r\n3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN\r\n4. SYARAT DAN TATA CARA\r\nPEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN\r\n5. KETENTUAN PIDANA\r\n6. KETENTUAN PERALIHAN\r\n7. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2006. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.\r\n \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Latar belakang pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam menghadirkan saksi dan korban akibat ancaman fisik maupun psikis. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan. Ketentuan substansial dalam Undang-Undang ini mencakup pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan keamanan pribadi, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, dan hak atas kompensasi serta restitusi. Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan selesai.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap perlindungan saksi dan korban dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. 2. Sanksi pidana penjara berkisar antara 1 tahun hingga seumur hidup, tergantung pada tingkat pelanggaran. 3. Denda berkisar antara Rp30.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00. 4. Jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidana ditambah 1/3.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026","1264d842-c41d-47ab-a18e-9e6a375aecd2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[110],{"_101":111,"_103":112,"_36":113},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","amends",[],"amended_by",[118],{"_101":119,"_103":120,"_36":121},"UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014","957e6cd9-05c6-4591-a303-22d63b3f08ae","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat :

Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9a9c1ae-81e2-467b-852c-6684071de8aa","actionData","errors"]