[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","957e6cd9-05c6-4591-a303-22d63b3f08ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":-5,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban","short_title","Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014","number","31","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;\r\n2. penguatan kewenangan LPSK;\r\n3. perluasan subjek perlindungan;\r\n4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban;\r\n5. peningkatan kerja sama dan kordinasi antarlembaga;\r\n6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku;\r\n7. mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu;\r\n8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporsi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-saksi-korban
2014
Undang-undang (UU) NO. 31, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n 1. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;\r\n2. untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi, pelaku, pelapor, dan saksi.\r\n \n Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.\r\n \n 1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;\r\n2. penguatan kewenangan LPSK;\r\n3. perluasan subjek perlindungan;\r\n4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban;\r\n5. peningkatan kerja sama dan kordinasi antarlembaga;\r\n6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku;\r\n7. mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu;\r\n8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporsi. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n Peraturan yang diubah:\r\nPasal 16, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026","1264d842-c41d-47ab-a18e-9e6a375aecd2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","amends",[117],{"_102":118,"_104":119,"_36":120},"UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006","a9a9c1ae-81e2-467b-852c-6684071de8aa","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=957e6cd9-05c6-4591-a303-22d63b3f08ae","actionData","errors"]