[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7dc1020-98ac-4959-9284-0f3f05d9b939","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2015","number","141","year","2015","published_date","2015-12-14","effective_date","2015-12-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 141, LN.2015/NO.301, LL SETKAB : 9 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal\n2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Latar belakang kebijakan ini adalah penggabungan dan perubahan nomenklatur kementerian serta upaya peningkatan kinerja pegawai melalui reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja diberikan setiap bulan kepada pegawai yang memiliki jabatan, dengan pengecualian bagi pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara, atau dalam kondisi tertentu lainnya. Besaran tunjangan kinerja diatur dalam lampiran peraturan ini dan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing pegawai. Pajak penghasilan atas tunjangan ini dibebankan pada APBN. Penetapan kelas jabatan dilakukan oleh menteri terkait dengan persetujuan dari menteri yang mengurus pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang belum mendapatkan atau dihentikan tunjangan kinerjanya dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya dengan besaran berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal penghentian pembayaran tunjangan kinerja.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41462/perpres-no-92-tahun-2013","49d7504d-3023-4c49-88d9-4aa8730e575a",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PERPRES No. 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41457/perpres-no-87-tahun-2013","c696f152-53e8-49a7-ab14-7d924ccf2352","revoked_by",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"PERPRES No. 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73516/perpres-no-127-tahun-2017","271880f4-e091-4fc4-a8af-b24cef881996","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 141 OF 2015
CONCERNING
PERFORMANCE ALLOWANCE FOR EMPLOYEES WITHIN THE MINISTRY OF VILLAGES,
DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS, AND TRANSMIGRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the enactment of the formation of the Working Cabinet Ministry for the 2014-2019 period, a merger and change of nomenclature has been carried out to become the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration;
that the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration continues to carry out bureaucratic reform and in an effort to improve the performance of employees within the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, it is necessary to provide performance allowances;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7dc1020-98ac-4959-9284-0f3f05d9b939","actionData","errors"]