[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a65d8b63-41cf-4cb1-99d1-e95084afcb7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 118 Tahun 2024","number","118","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kabupaten Tangerang - Provinsi Banten
2024
Undang-undang (UU) NO. 118, LN 2024 (304), TLN (7055) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Tangerang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.\r\n \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Tangerang berkedudukan di Kecamatan Tigaraksa. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/ 31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 10) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Tangerang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dan memiliki batas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ibu kota Kabupaten Tangerang adalah Kecamatan Tigaraksa. Karakteristik wilayah meliputi kawasan perbukitan, dataran rendah, dan kawasan perairan, serta potensi sumber daya alam dan budaya lokal.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49136/uu-no-4-tahun-1968","4672fc49-3a06-46ef-87e0-f18e998b0388",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tangerang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/59691/uu-no-14-tahun-1950","630dab11-d3fd-4ea3-b056-3117a074acfe","revoked_by",[],"partially_revokes",[107,109],{"_94":108,"_96":97,"_36":98},"Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968",{"_94":110,"_96":101,"_36":102},"Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 118 YEAR 2024
on
TANGERANG REGENCY IN THE PROVINCE OF BANTEN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Tangerang Regency in The Province of Banten is one of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of effective governance and development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of Tangerang Regency is carried out sustainably in a unified territory by taking into account the characteristics of the region to achieve the welfare of the people of Tangerang Regency in The Province of Banten;
that Law Number 14 of 1950 on the establishment of regencies within the Province of West Java as amended by Law Number 4 of 1968 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a65d8b63-41cf-4cb1-99d1-e95084afcb7b","actionData","errors"]