For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013

Also known as: Peraturan KPU 2/2014 · Peraturan KPU No. 2 Tahun 2014 · Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2014

Status:
Inactive
Effective Date:5 Maret 2014Publication Date:28 Februari 2014
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date05 Maret 2014
Publication Date28 Februari 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibuat untuk memenuhi ketersediaan sumber daya yang sesuai persyaratan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 3 yang mengatur syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, di mana terdapat penyesuaian persyaratan pendidikan. Selain itu, terdapat perubahan pada formulir yang digunakan dalam proses pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan. Formulir yang diubah tersebut meliputi Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS, Surat Pernyataan, dan Surat Keterangan dari Pengurus Partai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(-)

(-)