[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5ba498e-d16b-40cc-bd5f-3270535a918c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-05-12","effective_date","2023-05-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
2023
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 16, BN 2023 (400) : 5 Halaman, jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. \n Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No.23 Tahun 2022; Permenhub No PM 36 Tahun 2012; Dan Permenhub No.PM 17 Tahun 2022 \n Pasal 44\r\n(1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas\r\nPelabuhan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh)\r\nlokasi, terdiri atas:\r\na. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas\r\nPelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas)\r\nlokasi;\r\nb. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas\r\nPelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas)\r\nlokasi;\r\nc. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas\r\nPelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas)\r\nlokasi;\r\nd. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas\r\nPelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh\r\nsembilan) lokasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023. \n Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Selain itu, peraturan ini juga mengatur koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Penataan organisasi dan tata kerja ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012, termasuk perubahan struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Perubahan mencakup penghapusan dan penambahan pasal, serta penyesuaian jumlah dan klasifikasi kantor. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV kini terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional, dan wilayah kerja dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Jumlah kantor ditetapkan sebanyak 97 lokasi dengan klasifikasi dari Kelas I hingga Kelas IV.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105,111,115,119],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Permenhub No. 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284739/permenhub-no-71-tahun-2021","c13b4a24-4f1d-404a-bf42-ddceee05e695",{"_106":112,"_108":113,"_36":114},"Permenhub No. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102638/permenhub-no-76-tahun-2018","09245290-2d0b-4111-8fd1-32863c6c2ea7",{"_106":116,"_108":117,"_36":118},"Permenhub No. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103533/permenhub-no-135-tahun-2015","dc749e4e-0067-4a1d-acd8-276eff342fd7",{"_106":120,"_108":121,"_36":122},"Permenhub No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147042/permenhub-no-36-tahun-2012","e8064d4c-eb95-48ca-971c-2adf1f73a611","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 16 OF 2023
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER PM 36 OF 2012 CONCERNING ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF
THE PORT AUTHORITY AND PORT OPERATIONAL OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5ba498e-d16b-40cc-bd5f-3270535a918c","actionData","errors"]