[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5aa5add-1762-43af-9213-592aea7ce142","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021","number","23","year","2021","published_date","2021-04-01","effective_date","2021-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 23, BN.2021/No. 279; http://jdih.kemendag.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam pengembangan dan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Lokasi Pendirian:** Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian.\n2. **Pertimbangan Zonasi:** Penetapan zonasi lokasi pendirian harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, keberadaan pasar rakyat dan UMK-M, pemanfaatan ruang, jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, serta standar teknis penataan ruang.\n3. **Kemitraan UMK-M:** Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum (kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penyediaan pasokan) dan/atau waralaba. Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk UMK-M.\n4. **Pasokan Barang:** Pelaku usaha toko swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M dan mengutamakan produksi dalam negeri.\n5. **Pembatasan Gerai:** Pelaku usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri. Penambahan gerai wajib diwaralabakan.\n6. **Persyaratan Perdagangan:** Perjanjian kerja sama antara pemasok dan toko swalayan harus memuat persyaratan perdagangan yang adil, termasuk batasan biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok.\n\nPeraturan ini juga mengatur jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store.","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permendag No. 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129135/permendag-no-56m-dagper92014-tahun-2014","7d4920be-a580-4fd6-9da5-70e3d4c4f2db",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129329/permendag-no-70m-dagper122013-tahun-2013","ab6f8c8b-1784-4e5c-b0b2-8a95526b46cb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_95":115,"_97":116,"_36":117},"Permendag No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/223546/permendag-no-18-tahun-2022","173b1f0e-49be-4418-b953-e47715f6d0de","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2021
ON
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT, ARRANGEMENT, AND SUPERVISION OF SHOPPING CENTERS AND SELF-SERVICE STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 91 paragraph (2),
Article 94 paragraph (3), Article 98 paragraph (5), and Article 101 paragraph (3)
Government Regulation Number 29 of 2021 on
Implementation of the Trade Sector, it is necessary to stipulate
Regulation of the Minister of Trade on Guidelines
Development, Arrangement, and Supervision of Shopping Centers
and Self-service Stores;

Mengingat :

Article 17 paragraph (3) of the Basic Law of THE REPUBLIC OF INDONESIA
Indonesia of 1945;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5aa5add-1762-43af-9213-592aea7ce142","actionData","errors"]