For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam

Also known as: PP 63/2003 · PP No. 63 Tahun 2003 · PP Nomor 63 Tahun 2003

Status:
Inactive
Effective Date:31 Desember 2003Publication Date:31 Desember 2003
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
LocationPemerintah Pusat
Effective Date31 Desember 2003
Publication Date31 Desember 2003
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendorong ekspor dan menjaga iklim investasi di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dengan memberikan kemudahan perpajakan. Kebijakan ini mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan barang ekspor. Namun, PPN dan PPnBM dikenakan secara bertahap atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak lainnya serta Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Tahap pertama dimulai pada 1 Januari 2004 untuk kendaraan bermotor, rokok, dan minuman beralkohol, sedangkan tahap kedua dimulai pada 1 Maret 2004 untuk barang elektronik. Penetapan lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap enam bulan.

(-)

(-)