[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0a65662-c77b-4e56-889a-8df370bc1fe3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011","number","29","year","2011","published_date","2011-11-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Usaha
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 29, LD 2011 (29)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 8 Tahun 1981, UU No 28 Tahun 1999, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 69 tahun 2010, Perpres No 1 Tahun 2007. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, retribusi jasa usaha, golongan retribusi, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, sanksi administratif, masa retribusi dan saat terutangnya retribusi, penagihan, keberatan, pembetulan dan penghapusan sanksi administratif, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya, penghapusan piutang dan kadaluwarsa, pengembalian kelebihan pembayaran, pemanfaatan retribusi, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011. \n Terdiri dari 65 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelelangan Ikan\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Bone Bolango. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Tempat Pelelangan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penyeberangan di Air; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Setiap jenis retribusi diatur secara rinci mengenai nama retribusi, objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, masa retribusi dan saat terutangnya retribusi, penagihan, keberatan, pembetulan dan penghapusan sanksi administratif, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya, penghapusan piutang dan kadaluwarsa, pengembalian kelebihan pembayaran, pemanfaatan retribusi, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, serta ketentuan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107599/perda-kab-bone-bolango-no-4-tahun-2007","d43226ff-b619-4740-9cd0-b3756f2d4d24",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Bone Bolango No. 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107826/perda-kab-bone-bolango-no-30-tahun-2005","2fd23256-3324-4643-bc30-4f479bcd5f0e",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Kab. Bone Bolango No. 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107824/perda-kab-bone-bolango-no-28-tahun-2005","a53f9883-91d8-47e2-932d-9d4d25f3b9b6",{"_94":108,"_96":109},"Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","","revoked_by",[112],{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"Perda Kab. Bone Bolango No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300225/perda-kab-bone-bolango-no-1-tahun-2024","23293600-2f80-40c0-94e7-3bb099be9070","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE BOLANGO
REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 29 OF 2011
ABOUT
RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE BOLANGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for Business Services;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Corruption-Free, Collusion-Free and Nepotism-Free State (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0a65662-c77b-4e56-889a-8df370bc1fe3","actionData","errors"]