Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 mencabut Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat, serasi, dan seimbang melalui penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah, serta peran serta aktif masyarakat melalui pembayaran retribusi. Tujuan dari pengelolaan persampahan adalah mengendalikan timbulan sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah bernilai ekonomis.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan pengelolaan persampahan, pembinaan kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, serta penindakan terhadap pengaduan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan persampahan, membentuk kelompok pengelola sampah, dan mengelola sampah secara mandiri. Orang/badan hukum memiliki kewajiban mengelola sampah rumah tangga secara berwawasan lingkungan, menyediakan tempat sampah, berperan serta dalam pengelolaan sampah, dan membayar retribusi pelayanan sampah. Badan usaha dan/atau pelaku usaha harus menerapkan konsep teknologi bersih dan bebas sampah (zero waste), memanfaatkan sampah untuk menghasilkan produk dan energi, serta memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang.

Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sampah, perizinan di bidang persampahan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Jenis sampah yang diatur meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Proses pengelolaan sampah meliputi pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan atas pelayanan pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan volume sampah, dengan memperhatikan biaya pelayanan, efektivitas pengendalian, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

1. Pelaksanaan teknis pelayanan persampahan yang tidak termuat dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Peraturan Walikota. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 15 Seri C Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

1. Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.