Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1995

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1994.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar penyediaan angkutan umum dengan mengatur kebijakan pabean dan perpajakan bagi usaha pertaksian. Kebijakan ini memberikan kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) oleh Pemerintah atas impor komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk usaha pertaksian. Menteri Keuangan, dengan pertimbangan Menteri Perindustrian, menetapkan perlakuan pabean dan perpajakan berdasarkan penilaian permintaan. Kendaraan yang mendapatkan kemudahan ini wajib digunakan dalam usaha pertaksian selama minimal lima tahun. Jika terjadi perubahan penggunaan sebelum lima tahun, kemudahan yang diberikan akan dicabut dan pajak serta bea masuk akan ditagih kembali.

1. Perlakuan pabean dan perpajakan yang telah diberikan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sepanjang kendaraan bermotor yang bersangkutan digunakan dalam usaha pertaksian selama lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya STNK.

1. Apabila terjadi perubahan terhadap penggunaan kendaraan bermotor jenis sedan untuk usaha pertaksian sebelum jangka waktu lima tahun, perlakuan pabean dan perpajakan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku, dan bea masuk, PPN, dan PPn BM terutang ditagih kembali dari nilai impor dan/atau penyerahan, ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.