For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1998

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik

Also known as: Keppres 86/1998 · Keppres No. 86 Tahun 1998 · Keppres Nomor 86 Tahun 1998

Status:
Inactive
Effective Date:17 Juni 1998Publication Date:17 Juni 1998
Pembentukan Lembaga Negara

Information

TypeKeputusan Presiden (Keppres)
ThemeBadan Pusat Statistik
LocationPemerintah Pusat
Effective Date17 Juni 1998
Publication Date17 Juni 1998
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan Presiden ini diterbitkan dengan tujuan untuk membentuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ketentuan Substansial

BPS memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang statistik, menyusun rencana dan program nasional, serta menyelenggarakan statistik dasar. BPS juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, organisasi, dan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, BPS bertugas menyusun dan mengembangkan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik, serta memberikan pelayanan data dan informasi kepada pemerintah dan masyarakat. Struktur organisasi BPS terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, beberapa Deputi, dan perwakilan di daerah.

1. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

(-)