Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Kebijakan ini mengatur pengelolaan DID yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN. DID diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DID melibatkan berbagai pejabat di Kementerian Keuangan, termasuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Dana Transfer Umum. Pengalokasian DID didasarkan pada penilaian kinerja daerah, yang mencakup kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, dengan mempertimbangkan klaster daerah dan kriteria utama. Penggunaan DID difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan persentase alokasi tertentu untuk masing-masing bidang.