Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebagai penghargaan atas kinerja tahun sebelumnya. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Insentif fiskal diberikan kepada daerah yang mencapai kinerja tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, dan dukungan terhadap kebijakan nasional. Pengelolaan insentif ini melibatkan berbagai pejabat di Kementerian Keuangan, termasuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala KPPN. Penilaian kinerja daerah didasarkan pada peningkatan dan capaian kinerja, dengan alokasi insentif yang dibagi berdasarkan klaster daerah dan kriteria utama. Insentif ini tidak dapat digunakan untuk gaji atau perjalanan dinas, dan penyalurannya dilakukan dalam dua tahap, dengan persyaratan pelaporan yang ketat.

(-)

1. Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat melakukan penundaan atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.