Peraturan Daerah ini mengatur tentang pungutan izin usaha dan hasil perikanan di Kabupaten Bangka. Latar belakangnya adalah pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan sebagai bagian dari kekayaan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta perlunya pembinaan operasional usaha perikanan agar berjalan baik dan terarah.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
- Jenis pungutan daerah yang berasal dari usaha penangkapan, budidaya, pengolahan, pengawetan, pengumpulan, dan pengangkutan ikan.
- Kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi semua kegiatan usaha perikanan, dengan pengecualian untuk kegiatan non-komersial atau untuk kebutuhan sendiri, serta penangkapan ikan oleh nelayan dengan kapal kecil (kurang dari 2 GT).
- Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam izin usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pengawetan, serta pengumpulan dan pengangkutan ikan.
- Masa berlaku IUP (3 tahun dengan daftar ulang tahunan) dan SPI (1 tahun).
- Kewajiban bagi pemegang izin untuk melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 bulan.
- Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan dan dilarang.
- Cara mengukur besarnya pungutan berdasarkan jenis, ukuran, jumlah kapal, jenis alat penangkapan, wilayah penangkapan, budidaya, dan jumlah hasil produktivitas.
- Prinsip dan sasaran penetapan pungutan untuk menutup biaya pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, dan pemeliharaan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
- Tata cara pemungutan izin usaha dan hasil perikanan, yang dilakukan langsung pada saat izin dikeluarkan.
- Struktur dan tarif pungutan izin usaha perikanan berdasarkan kapasitas usaha perikanan.
- Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan pungutan yang dapat diberikan oleh Bupati.
- Larangan-larangan terkait penggunaan alat tangkap, kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu, dan jual beli hasil perikanan di laut yang tidak diperuntukkan.
on desktop.