Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menetapkan tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi tata cara pengajuan permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk mengajukan permohonan dalam jangka waktu tertentu, serta persyaratan administratif seperti penggunaan surat kuasa khusus dan penyampaian alat bukti dalam jumlah tertentu.